Mural Merambah Kota

Review Perkembangan Seni Mural di Tiga Kota

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seni mural kerap dipilih menjadi medium ekspresi oleh para perupa, terutama kalangan anak muda. Mural menjadi semacam “brand” bagi perupa yang ingin identitas karyanya dikaitkan dengan simbol-simbol kultur urban. Ade Tanesia mengulas maraknya fenomena ini.

Tentu ini bukan fenomena yang sekonyong-konyong terjadi. Sebab, sebelum akhir 1990-an, seni mural hampir tidak pernah diperbincangkan secara serius dalam wacana seni rupa kontemporer. Meskipun kini kesadaran perupa untuk membuat mural sangat beragam, gejala ini tidak lepas dari konteks paradigma seni rupa yang muncul pada 1998, yaitu masa jatuhnya rezim Orde Baru.

Rezim otoriter Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya proses pemecahan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga setiap bidang kehidupan teralienasi dari bidang lainnya. Termasuk ranah kesenian yang ruang ekspresinya sangat dibatasi mengakibatkan minimnya akses masyarakat terhadap seni. Bahkan relasi di antara bidang seni menjadi sangat renggang.

Menanggapi kondisi ini, muncul praktik seni rupa yang bertujuan mendekatkan seni pada publik lebih luas, yaitu masyarakat yang tidak berasal dari komunitas seni. Di titik inilah praktik seni mural di ruang kota mulai merebak, terutama di kota Yogyakarta dan Jakarta. Apakah praktik seni rupa publik semacam ini adalah hal baru? Tentu saja tidak. Tetapi kesadaran penerapannya bisa berbeda sesuai dengan konteks sosial yang terjadi pada masanya.

Sebelumnya, praktik seni di ruang publik berlangsung seusia sejarah seni rupa modern Indonesia itu sendiri. Di masa perjuangan, para seniman memasang poster dan baliho di ruang-ruang publik untuk memberikan semangat bagi rakyat yang sedang berjuang merebut kemerdekaan. Demikian pula di masa Orde Lama, mural seringkali digunakan sebagai sarana penyampain pesan-pesan politik. Posisi seni di ruang publik pada masa rezim Orde Baru pun kurang lebih sama, yaitu sebagai sarana untuk merepresentasikan kekuasaan negara. Tetapi ruang publik di masa itu begitu steril dan menjadi wilayah yang “menakutkan” untuk dimasuki warga.

praktik seni mural yang berkembang hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik pasca-runtuhnya Orde Baru. Tulisan ini mencoba untuk melihat kembali perkembangan mural di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya.

Menjelang akhir tahun 1990-an, ada kebutuhan dari sejumlah perupa untuk membuka akses seni pada publik yang lebih luas. Beberapa pemikiran yang tumbuh pada masa itu adalah pertanyaan mengenai identitas kota Yogyakarta sebagai kota yang dihuni ribuan seniman dan memiliki lembaga pendidikan seni tertua di Indonesia, tapi ternyata tidak memiliki jejak seni dalam ruang-ruang kotanya. Berangkat dari pemikiran inilah, muncul praktik seni yang unik. Misalnya, pada 1997 sekelompok perupa berpameran menggunakan tembok halaman rumah agar warga sekitar dapat mengaksesnya. Peristiwa seni ini terjadi di Desa Nitiprayan, yang digagas Apotik Komik dengan tajuk “Mural Tembok”.

Tidak lama berselang, muncul Kelompok Taring Padi, yang juga menjadikan seni sebagai alat perjuangan masyarakat untuk melawan setiap bentuk penindasan. Pada tataran implementasi, Kelompok Taring Padi mengembangkan beragam teknik grafis, seperti stensil, cukil kayu, dan etsa untuk memroduksi poster, flyer, baliho, yang dipasang di ruang-ruang publik. Singkatnya, pada era 1990-an, paradigma seni di ruang publik tumbuh subur di Yogyakarta. Hanya metode para perupa untuk menerapkan seninya di ruang publik yang berbeda.

Mural merupakan salah satu metode yang digunakan Apotik Komik sebagai upaya mendekatkan seni pada publik yang lebih luas.  Kelompok ini pun sempat membuat Galeri Publik, yaitu tembok di pinggir jalan yang bisa direspons secara berkala oleh seniman. Namun peristiwa seni itu masih dilakukan dalam skala kecil. Baru pada 2003, Apotik Komik menggelar sebuah proyek seni mural bertajuk “sama-sama”, yang menggunakan tembok penyangga jembatan layang Lempuyangan dan sejumlah tembok strategis lainnya. Karena kegiatan ini berskala besar, dampaknya kepada masyarakat kota pun cukup luas. Pemilihan lokasi strategis di jantung kota tampaknya dilandasi dua pertimbangan, yaitu memecahkan persoalan akses masyarakat terhadap karya seni, mengharapkan proyek ini bisa diduplikasi oleh siapa pun di ruang-ruang publik lainnya.

Output yang diharapkan itu rupanya menjadi kenyataan, karena praktik seni mural ini menyebar ke berbagai kelompok masyarakat, dari lembaga pendidikan hingga komunitas kampung di kota Yogyakarta. Ditambah dengan dukungan dari pemerintah, mural kemudian menjadi wabah yang dapat kita temukan di pelosok-pelosok gang suatu kampung. Kritik yang muncul pun beragam. Misalnya, mural yang mewabah itu dianggap bukan lagi memperindah kota, melainkan justru menyesakkan kota. Gambar dan konten mural tidak merepresentasikan warganya sehingga dianggap telah berubah menjadi tirani visual. Mural dianggap telah menguasai ruang dan dianggap menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membasmi grafiti yang dianggap mengotorkan kota.

Tetapi yang menarik, kenyataannya, perkembangan mural tidak lagi berada pada tangan seniman, tetapi telah berpindah ke tangan warga masyarakat. Beberapa perupa yang tetap intens menggeluti wacana seni mural berubah peran menjadi fasilitator atau pendamping bagi warga kampung atau seringkali memberikan workshop ke sekolah-sekolah. Kebanyakan adalah perupa yang tergabung dalam Jogja Mural Forum, karena forum ini memang dibentuk untuk mengembangkan seni mural sebagai metode pendidikan seni bagi masyarakat. Melalui proses yang cukup panjang ini, mulai muncul seniman-seniman mural yang tidak berasal dari lembaga pendidikan seni. Beberapa dari mereka pun dapat menuai dampaknya, yaitu memperoleh order membuat mural di TK, mengajar lukis di sanggar anak, dan lain-lain.

Dengan meluasnya praktik seni mural kepad warga, maka ada beberapa pilihan  untuk memaknai mural. Antara lain, apakah dibutuhkan regulasi untuk mengatur pembuatan mural sehingga keberadaannya tidak mengganggu atau meresahkan warga yang melihatnya, atau mural tetap dibiarkan berkembang secara organik demi mengakomodasi ekspresi warga masyarakat. Di sini tentu pendapat warga sebagai salah satu pelakunya perlu dipertimbangkan. Berdasarkan pengalaman warga, mengerjakan mural bukan sekadar sarana ekspresi, melainkan juga menjadi kegiatan yang  membuka ruang dialog di antara mereka. Berbeda dari grafiti, proses pembuatan mural di tingkat kampung memang menuntut terjadinya proses negosiasi antara warga, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah lokal.

Proses negosiasi itu menyangkut pemilihan tema mural, visual yang akan dilukis, pembiayaan, perizinan kepada warga yang memiliki tembok kosong, dan pembagian peran kerja. Ruang dialog, yang di masa Orde Baru hanya dikuasai tokoh masyarakat dan aparat pemerintah lokal, kini bisa lebih melibatkan elemen masyarakat lainnya. Dalam konteks inilah, praktik seni mural yang awalnya dilakukan kalangan perupa ternyata mampu menggerakkan ruang dialog dan menginspirasi masyarakat untuk menemukan sendiri ruang ekspresinya di habitat kotanya. Inilah aspek paling penting dari praktik seni mural di kota Yogyakarta....(baca lebih lanjut Refleksi VA#31)